pp 122 tahun 2015. UU No. pp 122 tahun 2015

Perpres Nomor 3 Tahun 2016. 2015 No. NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan. Judul. Judul. go. NO. Pada peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan. NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 108 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan. Mencabut : PMK No. PP No. memenuhi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab. Tipe Dokumen. PP ini merupakan pengganti PP 16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses. 5578, LL SETNEG : 48 HLM. No. 82 Peraturan Walikota No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden. 6 Jl. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Laporan KPPIP Agustus - Desember 2015. Dalam PP ini diatur mengenai hak dan kewajiban pengelola, pengguna, dan masyarakat terkait sumber daya air, serta mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi. 55, LN. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang. pp 2018 mengubah. Undang -U ndang Nomo r 23 T ahu n 2 0 1 4 tent a ng Pemer intahan Daerah (Lembar a n Nega ra Repu b lik In do n es ia T a h u n 2 01 4 N o m o r 244 , T a m ba h a n Lemba ra n Ne g ar a R epubl ik In dones ia N omo r 5587) sebaga iman a te la h. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60. Tentang: Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik: Kategori:Created Date: 1/10/2018 2:26:15 PMPP No. 2-pp-nomor-122-tahun-2015. Nomor. Peraturan Perundang-undangan. 1490, jdih. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Perpres Nomor 40 Tahun 2015. KPPIP December 2015 English Report. Peraturan Pemerintah (PP). M. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) No. E. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha; Mengingat : 1. SPAM. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP; (2) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 8. pdf. Previous Post PP 122 Tahun 2015. Kode. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 2015. +62 21 345 3155NUWSP - National Urban Water SupplyIntan Kurniasari S. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Status: Hanya untuk pelanggan Sistem Penyediaan Air Minum Ditetapkan: 28 Desember 2015 Berlaku: 28. Untuk mengisi kekosongan aturan, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Air serta PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM. 1 Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 T. 142, LN. 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum atau disingkat BPPSPAM. 2015 No. Status Peraturan. 5803, LL SETNEG : 5 HLM. 2010 8. Dan RPAM masuk dalam RPP. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk: - Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. 26 Tahun 2014. Penyuluhan/Sosialisasi Hukum Tahun 2023, Aula Kampoeng Pancar Air Desa Cowek Kecamatan Purwodadi, 15 September 2023. U. Peraturan Pemerintah (PP) No. 122, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Penyediaan Air Minum 9. 40. UMUM Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pro. (PP) NO. ,MHum. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk mengisi kekosongan aturan, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Air serta PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM. Judul. Kedua PP tersebut untuk menunjang UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, usai. PP Nomor 122 Tahun 2015. Sumber : LN 2015 (345); TLN (5802) Bidang Hukum : -Pemrakarsa : . Judul. PERDA KOTA JAMBI NO 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK ATAU PERMUKIMAN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. : Indonesia. 1 Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM tersebut dibentukRepublik Indonesia Nomor 345 Tahun 2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM I. RISPAM Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2016-2036. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 3. 2015 272. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. 11 Tahun 2020; PP No. Bentuk. Peraturan Pemerintah (PP). Download: Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 PDF. Berdasarkan PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menjelaskan bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah masuk kedalam kegiatan penyediaan air minum. 2015 No. Lapangan Banteng Utara No. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pasal 28A Undang. 19 Tahun 2016; UU No. Peraturan Perundang-undangan. BAPPEDA Kota Padang Panjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Download. 122. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistim Penyediaan Air Minum, dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM Perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Mamasa Tahun 2021 – 2036. Cari Peraturan - [PERATURAN. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai; 11. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. go. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik. Peraturan Presiden No. negara dalam penyediaan air bersih, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 5 Tahun 2021; PP No. PP Nomor 38 Tahun 2016- penjelasan. :122. AD Premier 9th floor, Jl. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012. This legal writing aims to examine legal implications that arise after abrogation of Law Number 7 2004 on. •Penyediaan biaya operasional rutin setiap tahun sesuai kebutuhan •Penyusunan rencana kerja 5 tahunan mengacu padaJakstra Daerah •Penggantian. NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 108 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. CO. 2012 18. Berlangganan Pro. go. 2015 No. 12/PRT/M/2015, BN. 6 Jl. Jaringan JDIH Nasional. Tipe Dokumen. Tipe Dokumen. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel : [email protected] PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menjelaskan bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah masuk kedalam kegiatan penyediaan air minum. Last Updated: May 5, 2019; Download. dephub. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 Menimbang TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. TAP MPR 2004. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya persiapan waktu, kesalahan aplikasi yang sering, beberapa staf mengalami kesulitan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Judul. Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2015. Air Hujan 4. 122, LN. 7 Tahun 2004; UU No. Peraturan. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Berlaku: 30 Desember 2016. Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (21. 2012. (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Presiden Republik Indonesia . Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 Tanggal 19 Oktober 2005. 1. E. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 122 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2015 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal. Sumber: PP NO. 90 Tahun 2016 tentang BPPSPAM 6. 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51); Perpres RI No. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. 267, LL SETKAB : 21 HLM. 122 Tahun 2012. PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR - Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015. Judul. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR. Tata Cara - Tuntutan - Ganti Kerugian Negara/Daerah - Pegawai Negeri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 122 Tahun 2015 tentang Sistem. Penandatanganan : JOKO WIDODO. Bentuk. Badan Usaha Milik Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. STATUS PERATURAN. 1 Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat122: Tahun: 2016: Judul: Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas: Tanggal Disahkan: 30 Desember 2016: Tanggal Diundangkan: 30 Desember 2016: Tanggal Berlaku: 30 Desember 2016: Sumber-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, Dasar Hukum. KPPIP December 2015 English Report. b. PP_NO_122_2015 SPAM. Dalam rangka Pengusahaan Sumber Daya Air - Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. PP No 71 tahun 2010, , Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur A B S T R A K. Peraturan Perundang-undangan. Dataset ini berisi data SPAM di Indonesia berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatIV/MPR/1999 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara Dukungan pengaturan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur juga sudah ada sebelum penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 tersebut, antara lain: 1. Dalam rangka UU No. pdf. a. 01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Daftar. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas. CO. PM 122 TAHUN 2015 20 Aug 2015: Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 62 of 2013 concerning Guidelines for Calculation of Costs for the Use of Railways Infrastructure:Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 28 Desember 2015 1886 kali 1084 kali. Berlaku: 28 Desember 2015; Sembunyikan. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum T. 3. PP 121/2015 tentnag Pengusahaan Sumber Daya Air 3. 04 Tahun 2017 SISTEM PENYEDIAAN AIR TENTANG PELIBATAN. 2015/No. / Dokumen Hukum. Jenderal Gatot Subroto Kav. com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah menerbitkan tiga peraturan menteri PUPR yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 tahun 2015 terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 5804, LL SETNEG : 18 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Presiden Republik Indonesia. STATUS PERATURAN. 122, LN. 2015 No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2) Peraturan Pemerintah No. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran. Indonesia, Kementerian Keuangan.